Teror Jakarta: SUARAKAN Deradikalisasi daripada Revisi UU Anti Terorisme!

Terror. Jakarta seperti Paris. Jakarta jadi sasaran teroris. Semua orang merasa perlu berkomentar. Mulai dari komentar iseng karena kelucuan yang terjadi saat terror, polisi ganteng, atau betapa “bahagianya” jenazah si pelaku terror. Tak lama kemudian terjadi klaim ISIS bahwa merekalah pelaku baku tembak dan bom di Sarinah. Soal teroris menjadi soal mendunia karena mengecam keselamatan orang banyak. Saat ada banyak reaksi yang timbul selain ketakutan, maka hal itu menjadi menarik untuk diperbincangkan. Sesungguhnnya, masyarakat sedang melakukan terror balik pada serangan bom yang sudah terjadi. Hastag Kami Tidak Takut atau Indonesia Berani, menurut tulisan di media nasional hanyalah ungkapan kelas menengah. Sebab kelas bawah sudah biasa hidup dalam resiko. Seperti si tukang sate atau tukang kacang atau tukang manisan yang tetap berjualan walau terror sedang terjadi di depan mata. Sebab keseharian mereka sudah biasa dengan terror sesungguhnya: lapar, miskin, dan tak dihargai.

 

teror

Terror Jakarta diharapkan dapat menyatukan jarak antar kelas. Jurang pemisah antara kelas bawah dan menengah atas, sedikit banyak terkurangi. Sebab mereka menghadapi satu musuh yang sama: teroris bersenjata. Siapapun jadi bisa narsis. Ya.. walau musuh di depan mata, kegiatan selfie masih saja dilakukan. Soal Freeport atau kasus korupsi tak penting lagi. Keseharian hanya menghadapi kenyataan hidup mereka sendiri. Sementara itu, perjuangan revisi berbagai UU terkadang belum menyentuh masyarakat secara nyata. Sebab setiap masyarakat punya aturan sendiri terlepas dari bagaimana Undang-undang mengatur NKRI. Serta bagaimana seharusnya sebagai bangsa Indonesia bagian dari NKRI mengikuti UU tersebut.

Sehubungan dengan teroris dan Undang-Undang, Kepala BIN menginginkan adanya revisi UU Pemberantasan Terorisme. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan pihaknya juga menginginkan revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pihaknya ingin agar UU tersebut lebih disempurnakan untuk mempermudah pengungkapan kasus terorisme. Jika ingin penanganan terorisme lebih aman, perlu perbaikan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme. Badan Intelijen Negara (BIN) perlu diberi kewenangan lebih untuk menangkap dan menahan terduga teroris, dalam pelaksanaannya tetap menyeimbangkan antara HAM, kebebasan, dan kondisi keamanan nasional. Demikian pernyataan Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, dalam konferensi pers, di kantor BIN, Jakarta Selatan, Jumat, 15 Januari 2016.

Kewenangan BIN untuk menangkap dan menahan orang/ kelompok yang dicurigai sebagai teroris. Ada yang berpendapat hal ini akan mengakibatkan sempitnya ruang dakwah Islam. Sebab teroris saat ini identik dengan Islam. Lalu seperti apa jika memang UU ini perlu penambahan pasal? Apakah memang akan merugikan Islam?

Kewenangan BIN nantinya akan seperti KPK yang main tangkap dengan backing orang berseragam dan bersenjata: main masuk, geledah kantor dan tangkap orang yang dicurigai korupsi. Hal tersebut mudah dilakukan pada orang-orang yang dianggap bersebrangan secara politis dengan penguasa. Lalu jika BIN diberi kewenangan yang sama dengan polisi, apa yang akan terjadi? Tentu kedua institusi ini akan mengalami masa penyesuaian seperti KPK dan Polri saat ini. Dalam konteks teroris: BIN, Polri, dan Keimigrasian berkepentingan menyeleksi orang untuk keluar masuk NKRI.

Draft RUU tentang Perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengandung materi muatan yang MENGKRIMINALISASI WARGA NEGARA SECARA BERLEBIHAN (overcriminalization) dari UU sebelumnya. Dalam draft revisi ini sejumlah tindakan dikualifikasi sebagai tindak pidana yang diadopsi dengan semangat pre emptive (pencegahan dini). Penambahan jenis tindakan yang bisa dikenai hukuman antara lain:

memperdagangkan bahan peledak dapat dipidana 12 tahun (Pasal 9A)

setiap orang yang mengetahui dugaan tindak pidana terorisme diancam pidana 7 tahun penjara; sedangkan jika tindak pidana terorisme itu benar-benar terjadi maka dipidana 12 tahun penjara. (Pasal 13A)

dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun setiap orang yang: (Pasal 13 B)

menjadi anggota organisasi atau kelompok yang secara nyata bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi atau kelompok yang secara nyata bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

menyelenggarakan pelatihan paramiliter yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

mengikuti pelatihan paramiliter baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme;

menyebarkan kebencian atau permusuhan yang dapat mendorong orang, mempengaruhi orang atau merangsang terjadinya terorisme.

Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga menegaskan bahwa LAPORAN INTELIJEN bisa menjadi salah satu alat bukti (Pasal 26, dan Pasal 27). Sebelumnya, di dalam UU 15/2003 laporan inteleijen hanya menjadi bukti permulaan untuk melakukan penangkapan; tapi dalam revisi ini, selain mempertahankan kualitas laporan intelijen sebagai bukti permulaan untuk melakukan penangkapan, draft revisi ini menegaskan bahwa laporan intelijen yang diperoleh selama masa penyidikan dan penuntutan bisa menjadi alat bukti. Rumusan ini salah satu bentuk perluasan tentang jenis-jenis alat bukti dari UU yang sebelumnya. Yang menjadi persoalan adalah bahwa sumber informasi ini berdasarkan dari laporan intelijen bukan dari fakta peristiwa yang obyektif. Meskipun pengadilan tetap memiliki peran untuk menetapkan bukti permulaan itu sah atau tidak sah, tapi karena sumbernya yang berasal bukan dari fakta peristiwa, maka tetap sulit dilakukan proses obyektivik

Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menambah satu bab yang menegaskan KEBERADAAN BADAN NASIONAL PENANG-GULANGAN TERORISME (BNPT) sebagai badan baru yang bertugas melakukan pencegahan, perlindungan, penindakan, pemberantasan, deradikalisasi, kerjasama internasional, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional terkait tindak pidana terorisme. BNPT secara organisasi telah terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 46/2010 tentang Pembentukan BNPT dan telah beroperasi sejak Januari 2011 lalu.

Anyway, bicara soal terror yang diduga dilakukan ISIS dan ISIS itu muncul dan lahir dari dampak peperangan di Timur Tengah, Suriah dan, sama seperti Al Qaidah, yang lahir dari sistem sosial yang didominasi AS dan Israel sehingga menjadi alasan untuk menentang hegemoni mereka di Timor Tengah. Dan itu memunculkan romantisme untuk memunculkan khilafah Islamiyah, yang tanpa batas, yang dijalankan Rasulullah dan para sahabatnya.

Oleh karena itu, penjagaan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi situasi sosial politik global. Diharapkan dengan adanya pengamatan akan situasi global, maka Indonesia senantiasa up date sehingga cenderung lebih mudah untuk menentukan sikap. Sikap Indonesia yang tegas diperlukan agar harkat martabat sebagai bangsa Indonesia tetap terjaga kehormatannya. Serta dapat menghindari situasi terburuk, seperti teror. Hal ini tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk ini, terutama para kelas menengah atas. Pertama, ulama menyuarakan dakwah yang menyejukan. Bukan memanfaatkan para jamaah yang berghirah Islamiyah (semangat berjuang) tinggi untuk melakukan tindakan-tindakan menuju radikalisme. Suarakan hal-hal positif, bukan pancingan untuk mengobarkan amarah jamaah dari kalangan bawah yang pendidikan dan pergaulannya terbatas. Kedua, kelompok liberal diharapkan untuk tidak bersikap sinis pada pergerakan Islami yang memancing keinginan untuk berjihad membela kehormatan agama dari penistaan. (ratih karnelia)

Leave a Reply