Nilai Pengorbanan dan Pengabdian

Jual beli barang dan jasa boleh dilakukan perempuan, selama hal itu masih dalam aturan-aturan yang tidak merugikan penjual maupun pembeli. Mengapa perempuan juga boleh? Syaratnya, perempuan masih bisa menjaga kehormatan walau bekerja di luar rumah serta sebab masyarakat dirasa membutuhkan jasa perempuan di bidang tersebut. Nilai jasa punya nominal berbeda-beda. Setiap profesi ada standarnya. Untuk pegawai pemerintahan, tentu nominalnya sudah baku. Maka profesi sebagai pegawai pemerintahan diperuntukkan untuk mereka yang mau mengabdi. Namun, pengabdian ini, bagi sebagian pegawai pemerintah yang barangkali merasa kurang dihargai di masyarakat, diberi nilai berlebihan. Hal ini dalam konteks pengalaman mengurus surat yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah pada oknum di Kementrian Hukum dan HAM. Kami menagih janji kinerja dan reformasi hukum di Kemenkumham.

Sumber Gambar movieweb

Apakah birokrasi mahal dan lama (sebulan untuk urus surat penegasan WNI, pada akhirnya hanya diberikan surat berisi dokumen syarat penegasan WNI dan prosedur selanjutnya kembali ke Kanwil Yogyakarta) dikarenakan oknum pimpinan pegawai pemerintahan atau oknum calo berseragam atau peran perantara di luar pegawai pemerintahan?

Saat ini, tulisan ini hanya akan menyoroti soal nilai pengorbanan dan pengabdian, terinspirasi dari kasus yang kami alami di Kementrian Hukum dan HAM. Kantor di Jalan Kuningan, Jakarta yang berspanduk besar soal JANJI KINERJA, reformasi hukum, e government, ITU PASTI! Di dalam ruangan pun banyak standing banner soal anti pungli. Entah spanduk-spanduk itu ditujukan pada siapa?

Betul bahwa menetapkan nilai jasa dari pengorbanan dan pengabdian seseorang itu sulit dinominalkan. Apalagi kalau pemberi jasa ikhlas mengabdi. Soal pemberian nilai jasa bagi pekerja freelance seperti kami ini, pada akhirnya tergantung dari kerelaan pemberi. Meskipun kami sudah menetapkan nominal mengingat adanya biaya-biaya tertanggung seperti jasa, administrasi, transportasi, ongkos kirim, dan prosperity. Kerelaan pemberi itu tergantung pengetahuan mereka soal ‘siapa kita’ sebagai pemberi jasa. Bahwa pengorbanan dan pengabdian itu sudah turun temurun, bukan berarti ada unsur nepotisme disana. Sebaiknya, KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi mengkaji ulang makna KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) di Indonesia. Budaya Indonesia yang mengutamakan kekeluargaan dapat diartikan sebagai nilai pengorbanan dan pengabdian, sharing ilmu supaya tidak dipermainkan oknum PNS. Apalagi diperas oleh mereka karena ketidaktahuan rakyat kecil soal hukum dan berbagai prosedur birokrasi. Keberadaan keluarga di dalam lembaga pemerintahan bagi kami menguntungkan karena menghindarkan kami dari berita-berita hoax yang dimanfaatkan oleh oknum PNS untuk memeras kami. Bukan pula karena keberadaan keluarga di lembaga pemerintahan tersebut kami harus setor sejumlah uang pada kerabat. Bukan  juga atas dasar budaya permisif, misalnya membolehkan sebuah larangan di luar prosedur atau mengambil jalan pintas.

Indonesia negeri yang kita cintai ini memberi nilai lebih pada nilai-nilai timur yang tidak dimiliki oleh barat. Kalau KKN memakai definisi yang diambil dari budaya sekuler individualistis versi barat, setiap lembaga pemerintahan dan NGO di seluruh Indonesia ini semua kena sikat KPK. “KKN” versi timur yang harus diperbolehkan adalah berupa informasi yang tidak menyesatkan, merugikan dan menghabiskan energy serta waktu. Sebab seringkali, oknum pegawai pemerintahan sengaja memping-pong prosedur sebagai alasan untuk meminta sejumlah uang alias pungli.

Sumber Gambar mobavatar

Soal “KKN” versi timur lain yang harus diperbolehkan contohnya, saat Raja Salman dari Arab Saudi berkunjung ke Indonesia, beliau memberi souvenir berupa pedang emas pada Kapolri. Lalu sebagai bukti bahwa Polri terlepas dari sikap KKN, dengan penuh kesadaran, pedang emas itu diserahkan pada KPK. Menurut kami, itu sih lebay. Bukankah pedang emas itu bisa disimpan di Museum Polri yang tidak ada kepentingan didalamnya? Soal minyaklah, sahamlah…diasumsikan menjadi alasan utama Raja Salman datang ke Indonesia lalu pedang emas itu, meski sebagai simbol persahabatan dan kerjasama di bidang pertahanan, tetap saja akan dianggap sebagai bagian dari meloloskan kepentingan pihak Arab Saudi. Padahal, kalau mengingat posisi Indonesia dari segi ekonomi, pihak yang paling diuntungkan dengan kedatangan Raja Salman itu ya Indonesia. Ibaratnya kipper menangkap bola dari pihak lawan, tim kipper malah dapat skor.

Begitu juga soal pengorbanan dan pengabdian. Rakyat sudah cukup berkorban dengan membayar pajak supaya dapat dilayani sepenuh hati oleh para abdi Negara. Tidak semua WNI wajib pajak? Setiap bulan ada iuran untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, ada dana sosial kemasyarakatan yang harus dikeluarkan juga. Ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang sudah dibayarkan. Apa kewajiban rakyat masih kurang banyak? Masa untuk urusan surat selembar saja masih perlu juga bayar jutaan rupiah? Lain halnya jika rakyat meminta tolong pihak perantara yang dianggap dapat menyelesaikan kasusnya, perantara yang dimaksud bisa pengacara atau notaris atau social interest lawyer atau pihak pelobi karena rakyat merasa dipermainkan dengan system birokrasi yang ada. Tentu rakyat sadar harus membayar jasa mereka sesuai dengan standar berhak memperoleh pelayanan jasa gratis sesuai ketentuan.Tanpa ada pungli. Apalagi hingga jutaan rupiah. Rakyat yang sudah memenuhi syarat dokumen sesuai prosedur yang berlaku, mengorbankan sebagian pendapatannya dengan membayar pajak atau membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Mengapa masih saja ada oknum pegawai pemerintahan yang menghargai pengorbanan dan pengabdiannya sendiri begitu mahal? Barangkali masih ada sisa-sisa ketakutan bangsa ini dari kerja rodi. Kerja paksa yang dibebankan penjajah pada rakyat. Atau justru memang kerja di lembaga pemerintahan itu seperti kerja rodi? Ya..tak usahlah jadi pegawai pemerintahan kalau begitu.., kan sudah tahu konsekuensi dari awal. Kalau mau untung terus, dagang saja atau alih profesi jadi pengacara atau notaris atau social interest lawyer atau pihak pelobi. Atau para oknum pegawai pemerintahan ini memang sengaja bertingkah begitu menyebalkan, supaya profesi-profesi baru bermunculan. Kalau begitu, berarti mereka ini sesungguhnya baik hati. Seperti The Beast dalam Beauty and the Beast. Pengeran yang menjadi buruk rupa karena kutukan. Tapi kalau dihadapi dengan kasih sayang, niat yang tulus dan pengetahuan hukum saat berinteraksi dengannya, The Beast akan berubah tampan dalam sekejap dengan sendirinya. Semoga saja. (ratih karnelia)

Leave a Reply