Momentum Maulid Nabi Muhammad bertepatan dengan Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia, Masih Ada Mental Penjajah Diantara Kita Studi Kasus di Giatmas Intelkam Mabes Polri

Operasi Pemberantasan Pungli dari Presiden sudah selayaknya diterapkan di semua instansi pemerintahan, juga pada instansi penegakkan hukum, terutama kepolisian. Sebab acuan perilaku hukum yang baik justru dimulai dari aparat kepolisian dan para pegawai negeri yang terlibat didalamnya. Sungguh kami merasa kecewa saat OPP mulai digalakkan, pelayanan public terutama di kepolisian malah semakin sulit, terutama bagi para WNI yang sedang berada di luar negeri. Alasannya, pimpinan bilang tidak boleh. Berarti masih ada paternalism birokrasi yang justru menyebabkan birokrasi menjadi tidak efektif. Kalau prosedur sudah benar, dokumen sudah lengkap, lantas apalagi yang mau dipermasalahkan? Jika memang ada aturan dari atasan, mohon diinfokan pada masyarakat agar paham. Tentu aturan pimpinan pelayan public ini harus sesuai dengan Undang-Undang. Jika bertentangan, maka masyarakat berhak untuk menggugat.

Sumber Gambar: AnimasiMeme

Barangkali para birokrat negeri ini masih terbayang-bayang dengan kehidupan lampau, saat nenek moyang masih menjadi bawahan penjajah Belanda. Bahwa sebuah aturan tidak boleh dilanggar tanpa keputusan pimpinan. Kesepakatan tanpa adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) memang baik. Namun saat ini malah melenceng dari maksud dan tujuan diadakannya OPP. Oknum petugas loket justru tidak bisa membedakan antara jasa pelayanan, advokasi pelayanan publik dan kegiatan calo berseragam.

Jasa Pelayanan

Sikap kooperatif dari para petugas loket yang memudahkan urusan pemohon ataupun perwakilan klien pemohon bila memang sudah sesuai prosedur dan dokumen lengkap. Kalaupun ada yang tidak lengkap, ada dokumen pengganti. Misalnya, ketiadaan akte lahir diganti dengan ijasah. Kerjasama yang baik seperti ini memudahkan para pemohon yang datang langsung maupun diwakilkan. Sidik jari bisa diambil di kepolisian setempat WNI berada (kepolisian luar negeri) ataupun diisi sendiri dengan syarat garis-garis terbaca oleh perumus dari pihak kepolisian Indonesia. Apresiasi untuk kemudahan seperti ini.

Advokasi Pelayanan Publik

Saat pihak swasta dimintai tolong oleh Warga Negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri dengan syarat sudah dipenuhi, sesuai prosedur dan tanpa manipulasi dokumen, maka hal ini disebut advokasi pelayanan publik. Keterbatasan WNI dibantu oleh pihak ketiga yang bukan keluarga. WNI yang sedang berada di luar negeri masih memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik sebagaimana WNI lainnya, selama ia telah memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan pihak kepolisian. Biaya jasa, administrasi, ongkos jasa pengiriman ke luar negeri dan donasi adalah konsekuensi logis WNI yang tidak bisa datang langsung untuk mengurus sendiri. Biaya yang dibebankan pun masih dalam batas kewajaran, tidak lebih dari 10% biaya tiket pesawat dan akomodasi pulang pergi Australia atau Negara lain ke Indonesia. FREE konsultasi. Saran untuk mengurus sendiri pun selalu diberikan sebagai upaya untuk fairplay tidak berbuat curang dengan informasi yang tidak tepat.

Kegiatan Calo Berseragam

Saat oknum petugas loket mencari-cari celah kesalahan sebagai upaya untuk mendapatkan uang lebih tinggi daripada biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Inilah saat oknum petugas loket menjadi calo berseragam. Misalnya, persyaratan yang tumpang tindih, pemohon dipingpong, pengurusan yang diperlama hingga berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, ataupun informasi yang berubah-ubah (pemohon harus datang sendiri atau boleh diwakilkan, hanya oleh pihak ketiga atau keluarga) dengan alasan adanya pergantian pimpinan atau permintaan biaya lebih dengan alasan adanya sistem setoran bulanan pada atasan yang harus dipenuhi. Padahal para pegawai pemerintah ataupun aparat kepolisian telah memperoleh gaji bulanan serta akan mendapatkan pensiun di hari tuanya. Gaji kecil lalu mencari sampingan? Calo berseragam memang menjanjikan uang tambahan yang tidak sedikit per-harinya. Klien pemohon yang datang sendiri ataupun diwakilkan seringkali dibuat bingung soal prosedur atau persyaratan. Sehingga mau tidak mau menyerahkan sejumlah uang untuk kemudahan. Sementara untuk sistem online yang bertujuan memudahkan para WNI sebagai pemohon yang sedang berada di luar negeri, malah tidak bisa diakses. System online menurut informasi oknum petugas loket, hanya sebagai registrasi saja, dokumen asli harus diperlihatkan ke loket. Informasi ini tidak ada di website. Itu namanya pembodohan dan benar apa kata Harian Nasional terbesar pada Minggu kemarin yang menyebutkan aparat pemerintahan berpotensi tidak mempunyai mutu.

Momentum Maulid Nabi Muhammad bertepatan dengan Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia

Idealnya, teladan Nabi Muhammad menjadi acuan para pelayan masyarakat dalam memperlakukan masyarakat sebagai pemohon. Ramah, memberi kemudahan, pengurusan tidak diperlama dan dipersulit, informasi yang tepat, dan tidak ada upaya untuk mendapatkan uang lebih besar daripada PNBP. Otomatis, sistem menjadi mudah dan memudahkan. Hak setiap WNI yang datang langsung ataupun sedang berada di luar negeri terpenuhi.

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari Kiamat, amma ba’du:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya agama (Islam) mudah, tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama (Islam) kecuali ia akan kalah. Maka bersikap luruslah, mendekatlah, berbahagialah dan manfaatkanlah waktu pagi, sore dan ketika sebagian malam tiba” (HR. Bukhari, dan pada sebuah lafaz Bukhari disebutkan, “Sederhanalah, sederhanalah niscaya kalian akan sampai“)

Faidah Hadits:

    Pertama, seluruh ajaran Islam mudah, baik akidah maupun amalan.

    Kedua,mempersulit atau menyusahkan akan mendatangkan kekalahan dan kerugian.

    Ketiga, jika kita tidak dapat mengejar semua, maka jangan tinggalkan sebagian kewajiban.

    Keempat, jika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan, maka kerjakanlah sesuai kewajiban kita.

    Kelima, memberikan semangat orang-orang yang beramal serta memberikan kabar gembira kepada mereka dengan kebaikan dan pahala yang akan diperoleh dari mengerjakan suatu amalan.

    Keenam, jalan yang perlu dilalui dalam mengadakan perjalanan menuju Allah Subhaanhu wa Ta’ala.

Soal kemudahan via online telah dapat dinikmati WNI dalam pelayanan e-pajak. Pengurusan pajak dapat dilakukan sendiri ataupun diwakilkan secara mudah dan tanpa biaya. Pemohon hanya perlu klik website tinggal masukkan kode login, password, maka pemohon langsung bisa print muncul barcode sebagai bukti dokumen resmi pengurusan pajak. SPT ataupun laporan pajak tahunan sudah bisa dilakukan secara online. Tak ada lagi pameo, kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah. Semua sudah serba mudah.

Maka dalam rangka momentum yang langka ini, saat Hari Lahir Nabi Muhammad bertepatan dengan Hari Anti Korupsi dan Hari Hak Asasi Manusia, mari teladani cara hidup Nabi Muhammad, yang melayani dan memudahkan urusan tanpa meremehkannya. Sehingga mudah-mudahan Indonesia bebas korupsi dan hak setiap WNI baik yang masih berada di Indonesia maupun yang sedang berada di luar negeri terpenuhi. Hak untuk mencari penghidupan yang layak (pihak swasta yang mengadvokasi WNI) dan hak mendapatkan kejelasan informasi publik serta hak mendapatkan pelayanan publik (bagi WNI yang berada di luar negeri). Para aparat pemerintahan ataupun kepolisian, pegawai negeri yang dibayar pajak rakyat sudah selayaknya bersikap cerdas dalam menghadapi para klien pemohon yang datang untuk mendapatkan haknya. Saat itulah, Negara terasa kehadirannya. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar merdeka dari penjajahan antar warga. (ratih karnelia)

Tanggapan dari Pihak Mabes Polri

Pada tanggal 15 Desember 2016, Ketua Lembaga Suara Perempuan Indonesia, Ratih Karnelia telah bertemu dengan AKBP Adri, Kasubbid Giatmas Intelkam Mabes Polri. Terima kasih untuk respon positif dan klarifikasi yang jelas, meluruskan kesalahpahaman antara SPI dengan Polri. Berikut beberapa poin penting hasil pertemuan hari itu, sebagai berikut

Pertama, sejak dikeluarkannya perintah langsung dari Presiden RI mengenai kebijakan Operasi Pemberantasan Pungli, maka kepolisian sebagai salah satu Lembaga Negara pun merapatkan barisan. Setiap aturan ditegakkan secara tegas oleh para anggota Polri. Diharapkan masyarakat untuk siap menerima konsekuensi dari sikap tegas pihak kepolisian. Namun dalam konteks pengurusan dokumen yang tim kami lakukan, pihak kepolisian menilai, tim kami tidak menyalahi aturan, masih normatif, yaitu dokumen lengkap dan sesuai prosedur.

Kedua, dalam rangka peningkatan kewaspadaan dari Intelkam Mabes Polri, maka pengurusan dokumen bukan dipersulit, melainkan perlu cek dan ricek pada pemberi kuasa soal penyerahan dokumen pribadi dan pengurusannya pada pihak yang dikuasakan. Selain itu, perlu ada penambahan dokumen yang sekiranya diperlukan agar tidak kecolongan sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.

Ketiga, pihak yang dikuasakan diharap untuk memberi tarif sewajarnya agar tidak ada kesan buruk di masyarakat soal dugaan adanya suap menyuap antara pihak pemberi jasa dengan pihak kepolisian. Setiap WNI berhak untuk memperoleh SKCK bila persyaratan telah dipenuhi dan membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Adapun kesepakatan soal biaya jasa, administrasi, transportasi, ongkir ke luar negeri dan donasi menjadi hak pemberi jasa dan kebijakan penerima jasa di awal pembicaraan. Nominalnya tidak ditentukan oleh Polri. (Ongkir ke Negara tujuan bisa cek di www.tnt.com –red)

Keempat, sikap kurang menyenangkan dari oknum petugas loket tidaklah mencerminkan sikap institusi Polri secara umum.

Kelima, Polri sedang mengusahakan agar sistem online dapat berjalan dengan baik, semakin memudahkan masyarakat. Masyarakat diharap maklum dan bersabar, sebab pembelian alat-alat dan penerapannya membutuhkan dana tidak sedikit serta membutuhkan proses panjang.

SPI pun akan berbangga dan bersenang hati bila sistem online pengurusan SKCK dapat berjalan seperti sistem online pengurusan pajak Indonesia demi kebaikan semua pihak. Demikian adanya agar menjadi perhatian bagi tim SPI dan para klien kami.

 

Leave a Reply