fbpx
FaithCoffee

Desak Revisi UU ITE Sesuai Hati Nurani Rakyat Jelata

Bagikan

SUARAKAN! Demikian jargon Suara Perempuan Indonesia. Tak semua orang berani menyuarakan opininya atau berani dengan syarat pakai nama samaran. Alasannya takut terjerat UU ITE. Alasan itu cukup dapat diterima, karena UU ITE sudah menjerat ratusan korban karena status mereka di media sosial dianggap tidak ‘sreg’ di hati pejabat publik yang kena kritik. UU ITE yang dimaksud adalah Pasal 27, khususnya ayat (3). Pemerintah menunggu undangan pembahasan bersama dengan DPR RI, yang direncanakan akan dilaksanakan mulai masa sidang Januari 2016. Pasal ini memuat soal pencemaran nama baik di dunia maya. Berikut bunyi Pasal 27:


Bagikan
Bagikan

SUARAKAN! Demikian jargon Suara Perempuan Indonesia. Tak semua orang berani menyuarakan opininya atau berani dengan syarat pakai nama samaran. Alasannya takut terjerat UU ITE. Alasan itu cukup dapat diterima, karena UU ITE sudah menjerat ratusan korban karena status mereka di media sosial dianggap tidak ‘sreg’ di hati pejabat publik yang kena kritik. UU ITE yang dimaksud adalah Pasal 27, khususnya ayat (3). Pemerintah menunggu undangan pembahasan bersama dengan DPR RI, yang direncanakan akan dilaksanakan mulai masa sidang Januari 2016. Pasal ini memuat soal pencemaran nama baik di dunia maya. Berikut bunyi Pasal 27:


BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Revisi UU ITE adalah untuk menghindari multi-tafsir terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Muatan utama revisi bersumber pada pengurangan ancaman pidana pencemaran nama baik.

Revisi ini diajukan Presiden pada Selasa (22/12/2015), melalui surat bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015.

Pemerintah mengusulkan pengurangan ancaman pidana dari semula 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, sehingga tidak perlu dilakukan penahanan.

Selain itu, revisi juga dilakukan untuk menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan, sehingga harus ada laporan atau aduan dari korban pencemaran nama baik sebelum diproses oleh penyidik.

Hal penting lainnya, revisi pun dilakukan terhadap ketentuan mengenai penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan yang disesuaikan sebagaimana proses yang diatur dalam hukum acara pidana. Hal ini dimaksudkan agar penerapan UU ITE sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, mengutip dari situs resmi PBB, Kamis (10/12/2015). Kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut dipilih sebagai hal yang akan dikampanyekan selama setahun ke depan. Kebebasan-kebebasan tersebut dipandang relevan dan sejalan dengan dua Perjanjian Internasional yang ditandatangani dan mulai diadopsi 50 tahun lalu.

Kebebasan berpendapat menjadi poin nomer satu dalam kampanye PBB sebagai hak asasi manusia yang tak boleh direnggut. Revisi dari pemerintah belum sepenuhnya memberi rasa aman bagi para aktivis yang menggunakan dunia online sebagai media perjuangan mereka. Selama ini para aktivis menjadi korban aduan karena ‘kicauan’nya tak pas bagi pejabat publik yang dikritik. Padahal ‘kicauan’ itu bisa jadi mengandung kebenaran yang perlu diselidiki. Kalau revisi UU ITE yang diubah hanya masa tahanan dan soal delik aduan, belum menyelesaikan masalah kebebasan berpendapat. Itulah sulitnya menjadi whistleblower di Indonesia. Boleh jadi menciprat muka sendiri. Lebih seram lagi, gorok leher sendiri. Pengadu memang bukan jenis orang yang difavoritkan. Sebab tanpa sadar, suatu saat pengadu itu harus mau juga kena kritik. Dalam konteks kepentingan publik, tanpa adanya kemauan dan keberanian untuk ungkap kebenaran atau bela hak-hak warga negara sesuai UU, peran pengadu menjadi kurang artinya. Padahal birokrasi yang baik adalah birokrasi service mengutamakan kepentingan rakyat tentunya akan tercapai dengan berbagai masukan positif. Ada proses trial error yang menjadikan sistem pelayanan lebih baik dan maksimal. Hal yang sering terjadi adalah hak-hak warga negara yang jelas-jelas tercantum ada dalam UU diabaikan. Padahal warga negara tersebut sudah juga melaksanakan kewajibannya.

Peran perempuan, laki-laki, tua muda diperlukan dari ‘hanya’ sekedar SUARAKAN! berkembang menjadi aksi nyata dalam bantu terpenuhinya hak-hak warga negara. Terutama dalam hal birokrasi. Masih takut bersuara?! (ratih karnelia)


Bagikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *