Developed in conjunction with Joomla extensions.

Baru saja baca buku tipis yang belum juga selesai dibaca.. sudah ingin komentari dengan tulisan ini. Sebuah tantangan untuk berbahagia walau berpolitik. Maksud buku ini memang politik praktis. Namun kehidupan orang tua (a.k.a dewasa) apapun bentuk hubungan yang dijalani rasanya terus berpolitik. Bukan dalam artian jahat, tapi mikir strategi ini itu. Ada teori-teori sosial yang menjelaskan soal ini sebetulnya. But kalo urusan politik dan bahagia yang dimaksud dalam buku ini bertentangan. Sebab politikus berkubang dalam hal-hal yang tidak membahagiakan: memikirkan peristiwa yang bahkan belum terjadi, memikirkan kemenangan setiap saat, mencari-cari kesalahan orang lain atau bahkan mengkambinghitamkan. Bagaimanapun bisa berbahagia jika berpolitik? Apalagi jelang Pilpres 2019.. semakin memanaslah hubungan sosial yang berbeda pilihan politik. Walau tak disengaja, kecenderungan pro kontra salah satu calon kadang muncul juga. Bahkan dalam obrolan sehari-hari.

Menariknya, politikus berbeda dengan negarawan walaupun berada dalam "arena" yang sama. Namun poli'tikus' terdengar lebih kotor daripada negarawan yang heroik. Bila politikus masih ada.. politik tak mungkinlah dilirik ibu-ibu muda apalagi hidup di jaman Orde Baru yang menggambarkan kotornya politik dalam masa guling menggulingkan presiden dengan atau tanpa 'kambing hitam' (PKI or mahasiswa di Peristiwa Trisakti sebagai penyebab jatuhnya masa kepemimpinan orang nomer satu negeri ini). 

Masyarakat tak berpolitik bisakah yang berarti mandiri tanpa Negara? Barangkali karena alasan kotor itu maka menghindari si huruf "P". Tapi tanpa politik dan negara, kita juga takkan menemukan tokoh2 negarawan yg legowo menyerahkan nafsu kuasa demi negeri tercinta, pengorbanan demi masy yg lbh byk drpd egonya. Ego kemenangan yg cenderung menghalalkan segala cara. 

Sebut saja ada masy tanpa negara.. tetap akan membesarkan anak2 yg hidup dalam sebuah kompleksitas kecuali dunia sepenuhnya serba mudah.. digital yang byk dikelola pihak swasta.. maka negara menjadi  kurang "peminat". Buat apa byr pajak kalau fasilitas jalan, misalnya sudah lebih dulu dihandle pihak swasta sbg bentuk CSR mereka? Seperti banyak terjadi di pinggiran Indonesia yg didominasi perusahaan2 tambang. 

Maka pemerintah berpacu dengan inisiatif pihak2 swasta yang berkesadaran dengan pihak CSRnya. Semakin byk pihak swasta bermodal besar, pemerintah semakin byk berhutang demi mempertahankan negara ini dari "diambil alih secara halus" oleh perusahaan2 itu. Lalu.. bagaimana caranya tetap ada bangsa.. tetap ada negara di usia 73 tahun kemerdekaan ini bahkan nanti di usia ke 100 tahun? Apakah bendera pemersatu kita? Apakah sebutan NKRI? Bahasa? Pakaian? Fisik? Ras? Sosial ekonomi? Lagu kebangsaan? Public enemy? Presiden sebagai public enemy?

Silakan beropini... 😆

Developed in conjunction with Joomla extensions.