Developed in conjunction with Joomla extensions.

Hari ini, 2 November 2017 di Koran Kompas diberitakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, ditandatangani Presiden Jokowi pada 16 Oktober 2017. Dengan adanya PP ini menjadi goodnews  bagi pihak korban/ ahli warisnya. Menjadi mimpi buruk bagi pelaku kejahatan pada anak dibawah 18 tahun. Para tersangka bukan hanya akan memperoleh hukuman penjara dan denda tapi juga akan menanggung ganti rugi bagi pihak korban yang dirugikan secara materiil dan immateriil. Besaran restitusi ditentukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Sumber Gambar: seniorkampus

Bicara soal LPSK jadi flashback ke tahun 2011. Saat itu salah satu teman dari LPSK turut mendirikan Lembaga Suara Perempuan Indonesia yang disahkan notaris pada tahun 2012. SPI didasari niat untuk lebih memotivasi para perempuan (utamanya korban atau seseorang dalam sebuah lingkungan) supaya tidak takut SUARAKAN! Atas berbagai hal yang terjadi di lingkungannya atau kasus pidana yang dialaminya atau kebiasaan bersosial media yang diharapkan lebih MAKI (Mencerahkan Aktual Kritis dan Independen) dengen memperhatikan etika. Sehingga sebagai perempuan Indonesia lebih mengenal diri, bangsa dan negara berdampak positif bagi generasi mendatang yang terbuka dan maju. Saat berkunjung ke kantor LPSK di Jalan Proklamasi, dapat oleh-oleh sejumlah buku baru edisi perdana semua seputar LPSK itu sendiri, dasar hukum dengan pendapat para ahlinya. Saat itu LPSK masih baru, kasus yang ramai diberitakan adalah kasusnya Muhammad Nazaruddin. Lalu heboh anak dan istrinya hilang (padahal sedang dalam perlindungan LPSK saat itu tapi tidak diketahui publik).

Kembali ke soal restitusi. Saat itu hal yang menjadi persoalan adalah mekanisme dalam pelaksanaan permohonan restitusi oleh LPSK sebelum atau sesudah pelaku dinyatakan bersalah; pada prakteknya hanya kerugian-kerugian materil saja yang dapat diperiksa oleh hakim sedangkan untuk kerugian immateriil harus menggunakan hukum perdata; UU No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur soal daya paksa untuk melakukan pembayaran. Sehingga jika tidak ada keinginan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban, maka tidak akan memiliki implikasi apapun bagi pelaku*.

Penjelasan Restitusi dalam PP No 43 Tahun 2017:

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.

Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan harapan akan memperjelas persyaratan bagi pihak korban untuk mengajukan permohonan Restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, memperjelas penyidik dan penuntut umum untuk membantu Anak yang menjadi korban tindak pidana dan pihak korban untuk mendapatkan hak memperoleh Restitusi.

Masihkah ada celah bagi pelaku untuk tidak membayar restitusi?

Sumber Gambar: uangindonesia

Restitusi atau pembayaran ganti rugi pada korban oleh pelaku dapat diajukan oleh LPSK melalui pengadilan. Lalu persoalan di lapangan: Pertama, bagaimana jika pihak orang tua sendiri tidak mau meneruskan kasus kekerasan yang dialami anaknya ke pengadilan? Penyelesaian secara kekeluargaan mungkin saja lebih mudah dan murah. Namun sama sekali tidak menimbulkan efek jera. Kedua, pelaku tindak pidana berasal dari golongan ekonomi lemah. Sehingga jangankan membayar restitusi pada korban, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri pun ia merasa kesulitan. Ketiga, tokoh masyarakat melakukan pembiaran pada pelaku malah memberi perlindungan meskipun orang tua korban sudah mengadukan bahkan memperingatkan keberadaan pelaku dapat berbahaya bagi lingkungan. Hal ini sungguh terjadi pada banyak kasus di tengah-tengah masyarakat.

Maka sebagai ibu-ibu yang concern keselamatan dan keamanan anak-anak: Pertama, sebisa mungkin dampingi anak balita. Percayakan pada orang-orang terdekat yang bisa diamanahkan buah hati. Kedua, jangan biarkan para predator anak berkeliaran. Ketiga, hukum berat pelaku, bila penjara tidak memungkinkan, anggota masyarakat harus kompak beri sanksi sosial pada pelaku tindak kejahatan pada anak-anak.

*Haris Semendawai, Abdul, S.H. LLM dalam Perlindungan: Jurnal Saksi dan Korban Volume I No.1 Tahun 2011. Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2011. Jakarta: Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Developed in conjunction with Joomla extensions.