Developed in conjunction with Joomla extensions.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr KH Ma’ruf Amin mengungkapkan, pada tahun 2018 produk asal Indonesia harus sudah tersertifikasi halal dan sedikitnya ada 85 persen jenis produknya.

"Saat ini sudah ada perlindungan Undang-undang (UU) Jaminan Produk Halal yang mengatur, bahkan sudah ada daerah yang menjalankan UU tersebut, yaitu di Bangka Belitung,“ ujar Dr KH Ma'ruf Amin

Sementara itu, Kasubdit Produk Halal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, Hj Siti Aminah SAg M.Pd.I memaparkan bahwa Kementerian Agama sedang menyiapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang nantinya berwenang untuk memberikan sertifikasi halal secara resmi di Indonesia. Sehingga, ke depannya MUI hanya berfungsi untuk memberikan fatwa halal atau haram.

"Selama ini, MUI yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal dan juga mengeluarkan fatwa. Sedangkan label atau logo halal dikeluarkan oleh BPOM. dan BPJH ini diharapkan sudah bisa didirikan pada tahun 2017 mendatang,” pungkasnya.

Sertifikasi halal dimaksud dalam berita ini bukan hanya produk makanan dan minuman saja, tapi juga pakaian dan sepatu. Sebab pernah ditemukan pakaian dan sepatu yang terbuat dari kulit babi.

Bagaimanakah opini para perempuan sebagai ibu-ibu muda menanggapi berita tersebut?

Berdasarkan pertanyaan singkat pada beberapa komunitas pengajian, mayoritas aktivis pengajian setuju dengan adanya sertifikasi halal pada pakaian dan sepatu.

Jika hal ini dilaksanakan, maka mengundang konsekuensi:

Pertama, apakah akan mempersulit UKM? Terutama pabrik-pabrik manufaktur dengan adanya biaya dan prosedur sertifikasi halal untuk baju dan sepatu.

Kedua, konsumen dibebankan biaya lebih mahalkah dengan adanya pelabelan halal tersebut? Jangan sampai fokus pada label halal malah menghambat muslim/ muslimah memakai baju syar’i.

Ketiga, sertifikasi halal baju dan sepatu bermanfaat bagi muslim/ muslimah sebagai masyarakat awam soal bahan pembuat sandang yang ternyata ada bahan haram atau adanya unsur gelatin (terbuat dari babi) dalam sabun yang digunakan saat proses pewarnaan atau pencucian bahannya.

Keempat, Islam ketat dalam segala hal terkait cara hidup umatnya. Soal waktu digunakan untuk apa; soal harta diperoleh darimana dan dipergunakan untuk apa. Jadi meski pakaian dan sepatu sudah memperoleh label halal sekalipun, kalau harta yang digunakan untuk berbelanja itu berasal dari cara perolehan yang tidak halal, maka makanan, minuman, pakaian dan sepatu pun menjadi haram sekalipun bahannya halal. Jika demikian maka perlu juga kah sumbangan masyarakat ke mesjid diusut asal usul hartanya: apakah dari donasi halal atau tempat pencucian uang? Kehati-hatian perlu namun berprasangka buruk dalam hal ini tak perlu dilakukan.

Kelima, anggapan bahwa muslim harus lebih cerdas dan selektif secara mandiri dalam menentukan halal haram, tak perlu menunggu fatwa dari MUI atau lembaga keagamaan lainnya: dijawab oleh sebuah riwayat berikut tentang kehati-hatian sahabat dalam menjalani hidupnya.

Menurut riwayat, Umar selalu menginginkan kualitas terbaik dalam hidupnya dalam hal apapun. Pakaian pun bahannya harus terbuat dari bahan nomer satu. Suatu ketika, Umar memilih bahan termurah untuk dijadikan bahan pakaiannya. Sahabat Nabi lainnya heran dengan pilihan Umar. Dikisahkan Umar memilih bahan termurah menurut pandangan dunia. Sebab ia menginginkan kualitas terbaik lainnya, standar surga. Derajat kemualiaan di akhirat adalah pakaian mulia di surga kelak. Singkat cerita, dinar dirham yang biasanya digunakan hanya untuk pakaian digunakan untuk kepentingan umat di jalan Allah.

Riwayat lain, saat Umar dan para sahabat hendak shalat Shubuh berjamaah di mesjid tiba-tiba sewaktu berjalan  ada yang menyiram air keluar dari sebuah rumah, hingga baju Umar dan para sahabat basah karena terciprat air tersebut. Para sahabat hendak mengganti baju karena khawatir air yang terkena baju mereka mengandung najis. Namun Umar melarang, “Tidak perlu”. Ketika para sahabat akan menanyakan perihal air tersebut pada si pembuang air, Umar pun melarang, “Tidak perlu”. Umar memberi penjelasan, hal tersebut tak perlu dilakukan karena kita harus berbaik sangka bahwa air yang disiram tak sengaja itu tak mengandung najis. Umar dan para sahabat lalu melanjutkan perjalanan untuk sholat Shubuh di mesjid tanpa ganti baju, tanpa klarifikasi soal air.

Kembali soal sertifikasi halal untuk pakaian dan sepatu, SPI memandang hal tersebut tak perlu dilakukan. Sebab akan terkesan berlebihan dan menyulitkan umat, seolah-olah pakaian dan sepatu yang tak bersertifikasi halal tak layak dipakai. Kalaupun perlu, bukan sertifikasi halal, tapi sertifikasi haram yang mencirikan sebuah produk tak diperuntukkan bagi muslim/ muslimah. (ratih karnelia)

 

Developed in conjunction with Joomla extensions.